27/01/2016 07:42 WIB
Banten- Oktober lalu
(02/10) Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan 21.000 Pendamping Lokal Desa
(PLD) di seluruh nusantara. Hal ini disebabkan kekurangan 5.000 Pendamping Desa
yang seharusnya dapat beroperasi, karena idealnya Pendamping Desa (PD) harus
memegang dua sampai dengan empat desa saja.
Mengejawantahkan kondisi tersebut,
PLD disini bekerja mengurangi tugas PD dalam hal pendampingan secara fisik.
Karena tugas pendampigan fisik pada dua sampai dengan empat desa dilakukan oleh
PLD. Dan PD ditempatkan dua orang di setiap Kecamatan. Oleh karena itu, antara
PD dan PLD tidak dapat dipisahkan dalam kondisi dewasa ini.
Akan tetapi, menginjak bulan Januari
2016 kejelasan kontrak PLD tak kunjung menemui titik temu. Jika kita tinjau
salah satu regulasi hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait PLD, yaitu Surat Keputusan Menteri No 58.1 Tahun 2015 terkait honorarium
dan operasional pendamping desa,
tepatnya pada Ketetapan pertama yang menyatakan bahwasannya tenaga pendamping
profesional terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa, Tenaga
Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang merupakahan hasil rekuitmen pejabat pengadaan
barang/jasa. Disini kekuatan hukumnya cukup jelas menyetarakan PLD, PD, dan
Tenaga Ahli Pemberdaya Masyarakat sebagai Tenaga Pendamping Profesional.
Ditambah lagi dalam proses kinerja, PLD lulus klasifikasi berperan sebagai
pihak ketiga yang membuat kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
akan bekerja sama dengan pemerintah dan desa prihal pembangunan desa, menjalani
pelatihan sebagaimana mestinya yang diadakan oleh pemerintah kabupaten atau
kota, dan adanya evaluasi kerja dalam bentuk laporan fisik setiap bulannya (Lihat
Peraturan Mentri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa).
Akan tetapi harus
diakui memang, belum ada dasar hukum absolut tentang Pendamping Lokal Desa,
tetapi semua regulasi yang berkaitan saat ini sudah cukup kuat untuk
memperjelas posisi dan kontrak Pendamping Lokal Desa sebagaimana mestinya. Dan
pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi terkait ketidakjelasan ini.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon